Dasar – dasar Perpajakan Part. 1

by agusnuramin

(Benyamin Franklin) “hanya ada dua hal yang pasti, mati dan pajak.” Direktur Jenderal Pajak sedang berbicara dihadapan sekelompok usahawan tentang kewajiban dan tanggung jawab membayar pajak.

“Adalah suatu kehormatan bagi kita sebagai warga negara untuk membayar pajak dengan tersenyum.” Kata Direktur Pajak.

Tiba-tiba dari barisan belakang terdengar suara berteriak kegirangan “aduh, syukur!! Tadinya kusangka bahwa pajak harus dibayar dengan uang.”

(Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH) pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada Kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public investment.

(Prof. Dr. P. J. A. Adriani) pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Unsur Pajak

  1. Iuran dari rakyat kepada kas negara
  2. Berdasarkan undang-undang
  3. Tanpa kontraprestasi dari negara secara langsung
  4. Digunakan untuk membiayai negara

Fungsi Pajak

  1. Fungsi mengatur (budgeter)
  2. Fungsi mengatur (regulern)

Kedudukan Hukum Pajak

  1. Hukum perdata : mengatur hubungan individu dengan individu lain
  2. Hukum publik : mengatur hubungan antara pemerintah dan rakyat

a. hukum tata negara

b. hukum tata usaha

c. hukum pidana

d. hukum pajak : pajak masuk dalam ruang lingkup hukum publik

Macam Hukum Pajak

1. Hukum Pajak Materiil : menurut norma yang menerangkan : objek pajak, subjek pajak, tarif, timbul dan hapus utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan WP

2. Hukum Pajak Formil : memuat bentuk/tata cara melaksanakan hukum pajak materiil, prosedur penetapan utang pajak, hak dan kewajiban WP dan Fiskus

Syarat Pemungutan Pajak

1. Syarat Keadilan

2. Syarat Yuridis : berdasarkan undang-undang

3. Syarat Ekonomis : tidak mengganggu kegiatan perekonomian

4. Syarat Finansiil : efisien

5. Syarat Kesederhanaan

Teori Pemungutan Pajak

1. Teori Asuransi -> negara melindungi rakyat -> maka harus membayar pajak sebagai premi

2. teori kepentingan -> beban pajak didasarkan kepentingan masing-masing orang – makin besar kepentingan makin besar pajak

3. teori daya pikul -> pajak dibayar harus sama berat sesuai daya pikul masing-masing orang

– unsur objektif -> besarnya penghasilan

– unsur subjektif -> besarnya kebutuhan materiil

4. Teori Bakti -> Hubungan rakyat kepada negara bahwa pajak adalah kewajiban untuk berbakti kepada negara

5. Teori Azas Daya Beli -> dasar keadilan terletak pada akibat pemungutan pajak -> menarik pajak berarti menarik daya beli dari RT masyarakat ke RT negara

Stelsel Pemungutan Pajak

1.   stelsel riel (nyata) -> berdasarkan penghasilan yang nyata -> baru dilakukan akhir tahun

2. Stelsel fictive (anggapan) -> anggapan diatur oleh UU mis; penghasilan satu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya -> awal tahun pajak sudah ditentukan besarnya

3.   Stelsel campuran -> anggapan kemudian disesuaikan dengan keadaan sebenarnya

Azas Pemungutan Pajak

1. Azas Domisili (tempat tinggal) negara berhak memungut pajak atas penghasilan WP yang berdomisili di wilayahnya

2. Azas sumber -> negara mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya

3. Azas kebangsaan -> dihubungkan atas kebangsaaan ex; pajak bangsa asing

 

sumber :

1. mardiasmo “perpajakan”, Penerbit Andi

2. Wikipedia

3. Artizans