Dasar-dasar Perpajakan Part. 2

by agusnuramin

Agar negara dapat mengenakan pajak kepada warganya atau kepada orang pribadi atau badan lain yang bukan warganya, tetapi mempunyai keterkaitan dengan negara tersebut, tentu saja harus ada ketentuan-ketentuan yang mengaturnya. Sebagai contoh di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu undang-undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara untuk mengenakan pajak.

Terdapat beberapa asas yang dapat dipakai oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan. Asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai landasan untuk mengenakan pajak adalah:

  1. Asas domisili atau disebut juga asas kependudukan (domicile/residence principle): berdasarkan asas ini negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk (resident) atau berdomisili di negara itu atau apabila badan yang bersangkutan berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduk-nya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (world-wide income concept).
  2. Asas sumber: Negara yang menganut asas sumber akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari sumber-sumber yang berada di negara itu. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan penge¬naan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh: Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.
  3. Asas kebangsaan atau asas nasionalitas atau disebut juga asas kewarganegaraan (nationality/citizenship principle): Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas nasionalitas ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas nasionalitas dengan konsep pengenaan pajak atas world wide income.
Terdapat beberapa perbedaan prinsipil antara asas domisili atau kependudukan dan asas nasionalitas atau kewarganegaraan di satu pihak, dengan asas sumber di pihak lainnya. Pertama, pada kedua asas yang disebut pertama, kriteria yang dijadikan landasan kewenangan negara untuk mengenakan pajak adalah status subjek yang akan dikenakan pajak, yaitu apakah yang bersangkutan berstatus sebagai penduduk atau berdomisili (dalam asas domisili) atau berstatus sebagai warga negara (dalam asas nasionalitas). Di sini, asal muasal penghasilan yang menjadi objek pajak tidaklah begitu penting. Sementara itu, pada asas sumber, yang menjadi landasannya adalah status objeknya, yaitu apakah objek yang akan dikenakan pajak bersumber dari negara itu atau tidak. Status dari orang atau badan yang memperoleh atau menerima penghasilan tidak begitu penting. Kedua, pada kedua asas yang disebut pertama, pajak akan dikenakan terhadap penghasilan yang diperoleh di mana saja (world-wide income), sedangkan pada asas sumber, penghasilan yang dapat dikenakan pajak hanya terbatas pada penghasilan-penghasilan yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada di negara yang bersangkutan.

Kebanyakan negara, tidak hanya mengadopsi salah satu asas saja, tetapi mengadopsi lebih dari satu asas, bisa gabungan asas domisili dengan asas sumber, gabungan asas nasionalitas dengan asas sumber, bahkan bisa gabungan ketiganya sekaligus.

Indonesia, dari ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994, khususnya yang mengatur mengenai subjek pajak dan objek pajak, dapat disimpulkan bahwa Indonesia menganut asas domisili dan asas sumber sekaligus dalam sistem perpajakannya. Indonesia juga menganut asas kewarganegaraan yang parsial, yaitu khusus dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengecualian subjek pajak untuk orang pribadi.

Sistem pemungutan pajak

1. Official assesment system -> memberi kewenangan kepada fiskus untuk menentukan besarnya pajak terutang

Cri :

a. wewenang pada fiskus

b. WP pasif

c. Utang pajak timbul setelah ada surat ketetapan pajak

1. Self Assesment system -> memberi kewenangan kepada Wp untuk menentukan sendiri besarnya pajak terutang

Ciri

a. wewenang pada WP

b. WP aktif menghitung, menyetor dan melaporkan

c. Fiskus tidak ikut campur, hanya menguasai

2. Wiholding system -> memberi kepada fihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak terutang

Ciri :

a. wewenang pada fihak ketiga selain fiskus dan WP

Pengelompokkan Pajak menurut Golongan

a. Pajak langsung dipikul sendiri oleh WP, tidak dapat dibebankan / dilimpahkan kepada orang lain

b. pajak tidak langsung -> pajak yang akhirnya dapat dibebankan/ dilimpahkan kepada orang lain

Pengelompokkan pajak menurut sifatnya

a. pajak sujektif -> didasarkan pada subjeknya -> memperhatikan diri WP

b. Pajak Objektif -> didasarkan pada objeknya tanpa memperthatikan diri WP

Pengelompokkan Pajak menurut Lembaga Pemungut

1. Pajak Pusat -> dipungut oleh pemerintah pusat : PPh, PPN & PPn BM, PBB

2. Pajak Daerah -> dipungut oleh pemerintah daerah

Pemda Tk I -> Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor

Pemda Tk II -> Pb I, Pajak penerangan jalan

Timbulnya dan hapusnya hutang pajak

Timbulnya utang pajak

a. Ajaran formil : dikeluarkan surat ketetapan oleh fiskus

b. Ajaran materiil : diberlakukannya undang-undang

Hapusnya utang pajak

a. Pembayaran

b. Kompensasi

c. Daluwarsa

d. Pembebasan dan Penghapusan

Hambatan Pemungutan Pajak

Perlawanan pasif -> masyarakat enggan membayar pajak disebabkan oleh :

a. perkembangan intelektual dan moral masyarakat

b. sistem perpajakan yang sulit dipahami masyarakat

c. sistem kontrol tidak dapat dilakukan dengan baik

Perlawanan aktif -> semua perbuatan yangs ecara langsung dilakukan untuk menghindari pajak

a. Tax Avoidance : meringkan beban pajak dengan tidak melanggar UU

Tax Evasion ; meringankan beban pajak dengan tidak melanggar UU

Tarif Pajak

1. Proporsional

Dengan percentasi tetap terhadap jumlah jumlah yang dikenakan pajak -> proporsional dari nilai yang dikenakan pajak ex : PPN 10%

2. Tetap

Tetap sama terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga pajak yang terutang tetap ex : bea materai Rp. 6000

3. Progresif

Porsentase tarif semakin besar bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar ex : tarif pasal 17 PPh

Degresif

Porsentase tarif semakin kecil bila jumlah yang dikenakan pajak semakin besar

 

Sumber :

1. mardiasmo “perpajakan”, Penerbit Andi

2. Wikipedia

3. Artizans